Di Balik Keluhan Solar dan Pupuk, Petani Jururejo Kenang Peran KUD Dimasa Lalu

Gedung KUD Jururejo di Kabupaten Ngawi yang menjadi bagian dari sejarah pelayanan kebutuhan petani setempat | transisi.net

NGAWI, transisi.net – Obrolan santai di sebuah warung yang biasa menjadi tempat berkumpul petani di Desa Jururejo, Kabupaten Ngawi, berubah menjadi diskusi panjang tentang berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Mulai dari sulitnya memperoleh solar, pengalaman terkait pupuk bersubsidi, hingga pertanyaan mengenai keberadaan kelembagaan ekonomi yang dahulu dekat dengan petani.

Percakapan itu bermula ketika sejumlah petani membahas kondisi ekonomi yang mereka rasakan saat ini. Salah seorang petani mengeluhkan kesulitan memperoleh solar yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian.

"Tuku solar ae angel, koyok di dol wong di enggo luku e," ujarnya dalam bahasa Jawa.

 Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, pernyataan tersebut berarti:

"Membeli solar saja sulit, padahal digunakan untuk membajak sawah bukan dijual."

Keluhan tersebut kemudian disambut petani lain yang mempertanyakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh BBM bersubsidi.

"Larang o nek ora antri, jik kon golek barcode sing surat ko deso, wong cilik ae kok diubet-ubetne," katanya.

Dalam Bahasa Indonesia, pernyataan tersebut dapat diartikan:

"mahal tidak apa-apa yang penting  tidak antre, masih harus mengurus barcode dan surat dari desa, masyarakat kecil kok dibuat rumit."

Percakapan kemudian beralih pada persoalan pupuk yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian petani. Saat ditanya mengenai kondisi pupuk saat ini, beberapa petani justru mengaku situasinya lebih baik dibanding sebelumnya.

"Alhamdulillah kalau sekarang biasa, lancar. Kalau dulu harganya sampai Rp250 ribu per sak," ujar salah seorang petani yang kemudian disambut anggukan rekan-rekannya.

Meski demikian, dalam obrolan tersebut muncul pula cerita mengenai pengalaman salah satu petani yang mengaku pernah mendapat tawaran pupuk dari seseorang berinisial S.

"Piro-piro tak weni nek trimo rabuk, tapi nek wani gowo soale metu ko kene mesti diincer utowo dicegat wong,(berapapun tak kasih kalo cuma pupuk, tapi kalau berani bawa keluar dari sini pasti diintai atau dihentikan orang " tuturnya.

Pernyataan tersebut memunculkan berbagai respons dari petani lain, meskipun belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai konteks maupun pihak yang dimaksud dalam percakapan tersebut.

Selain membahas solar dan pupuk, para petani juga menyinggung keberadaan koperasi maupun lembaga ekonomi yang dahulu dikenal dekat dengan aktivitas pertanian.

Salah seorang petani yang meminta namanya tidak ditulis mengingat masa ketika pengelolaan pupuk dan tabungan anggota masih dilakukan melalui kelembagaan yang menurutnya lebih mudah diakses petani.

"Biyen nek sing ngelola KUD isih Pak Win, rabuk potong soko tabungan yo dadi anggota. Saiki ora jelas. Nek sing transmigrasi duwite oleh dijaluk ( dulu pas  pengurusnya KUD masih pak win, pupuk dipotong dari tabungan keanggotaan , sekarang tidak jelas. Kalau yang transmigrasi uang boleh diminta" ujarnya.

Pernyataan tersebut kemudian memancing tanggapan dari pengunjung warung lainnya yang mempertanyakan keberadaan kantor maupun pengurus lembaga yang dimaksud.

Meski berlangsung dalam suasana santai, obrolan para petani tersebut menggambarkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian di tingkat akar rumput. Mulai dari akses terhadap BBM untuk sektor pertanian, distribusi pupuk, hingga harapan agar kelembagaan yang berkaitan dengan kebutuhan petani dapat dikelola secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Hingga laporan ini ditulis, Transisi masih menghimpun informasi tambahan terkait berbagai persoalan yang muncul dalam perbincangan tersebut, termasuk mengenai mekanisme distribusi solar untuk sektor pertanian, kondisi pupuk bersubsidi di wilayah setempat, serta keberadaan dan pengelolaan kelembagaan yang disebutkan oleh para petani.

jurnalis : pimred